PODES2018 Sumber Data Tematik Berbasis Wilayah

May 6, 2018 | BPS Activities

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu membangun keterkaitan ekonomi antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan sehingga mampu mempersempit kesenjangan antara desa dan kota.

Implementasi kebijakan dan program pembangunan baik tingkat nasional dan daerah harus didukung oleh data dan informasi berbasis wilayah (spasial) yang dilengkapi oleh data sektoral lainnya. Data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) adalah satu-satunya sumber data tematik berbasis wilayah yang mampu memberikan gambaran tentang potensi yang dimiliki wilayah di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Perlu kita ketahui bersama, manfaat data podes yang dikumpulkan, diantaranya adalah (1) Digunakan sebagai bahan analisis kewilayahan terkait potensi ekonomi, sosial, dan sarana/prasarana wilayah; (2) Digunakan dalam evaluasi program yang telah dibuat oleh kementerian/lembaga terkait; (3) Digunakan dalam penyusunan kebijakan/strategi berbasis kewilayahan. Narasumber Pendataan Podes berasal dari berbagai unsur pemerintah, mulai dari unsur aparat desa seperti kepala desa/lurah, camat hingga sekretaris daerah serta berbagai dinas/instansi lainnya.

Data Podes 2018 merupakan data strategis kewilayahan yang dinanti, disorot, dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Data podes menjadi landasan dalam pengambilan berbagai kebijakan di bidang pembangunan berbasis regional. Pemanfaatan data podes diantaranya oleh: (1) Kementerian Keuangan, sebagai Penghitungan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang digunakan sebagai alokator Dana Desa; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang digunakan untuk mengukur perkembangan desa; (3) Kementerian Koordinator Maritim menggunakan data podes sebagai penentuan desa tepi laut dan bukan tepi laut; (4) Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menentukan desa di daerah terdepan dan desa di pulau-pulau terkecil dan terluar; (5) Kementerian Pemuda dan Olahraga akan memperoleh jumlah desa dengan keberadaan fasilitas/lapangan dan kelompok olah raga; (6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memperoleh Informasi pemberdayaan masyarakat desa; (7) Badan Penanggulan Bencana Nasional memperoleh informasi kejadian bencana alam; (8) Kementrian Komunikasi dan Informasi mendapatkan Informasi Base Transceiver Station (BTS) dan sinyal telepon untuk penentuan desa tanpa sinyal telepon, serta (9) Berdasarkan data Podes 2018 juga akan diperoleh informasi koordinat dan alamat kantor desa dalam penyusunan kebijakan pemetaan pembangunan nasional.

BPS-Statistics Indonesia

Banjarmasin Municipality

PODES2018 Sumber Data Tematik Berbasis Wilayah